A.
Pengertian Bangsa dan Negara
Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang dianggap memiliki
identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, agama, ideologi, budaya,
dan/atau sejarah. Mereka umumnya dianggap memiliki asal-usul keturunan yang
sama. Konsep bahwa semua manusia dibagi menjadi kelompok-kelompok bangsa ini
merupakan salah satu doktrin paling berpengaruh dalam sejarah. Doktrin ini
merupakan doktrin etika dan filsafat, dan merupakan awal dari ideologi
nasionalisme.
Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya
baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh
pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian
masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah
orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara
adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah
apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya
sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat
negara itu berada.
B. Teori Terbentuknya
Negara
1. Teori
Hukum Alam. Pemikiran pada masa plato dan aristoteles kondisi alam
tumbuhnya manusia berkembangnya Negara.
2.
Teori Ke Tuhan an (Islam + Kristen) segala sesuatu adalah ciptaan
tuhan.
3.
Teori perjanjian. Manusia menghadapi kondisi alam dan timbullah
kekerasan. Manusia akan musnah bila ia tidak mengubah cara-caranya. Manusia pun
bersatu utk mengatasi tantangan dan menggunakan persatuan dlm gerak tunggal utk
kebutuhan bersama.
Proses terbentuknya Negara di zaman modern. Proses tersebut dapat
berupa penaklukan, peleburan, pemisahan diri, dan pendudukan atas Negara atau
wilayah yg blm ada pemerintahan sebelumnya
C. Unsur Negara
- Bersifat
Konstitutif. Berarti bahwa dalam Negara tsb terdapat wilayah yg
meliputi udara, darat, dan perairan(dalam hal ini unsur perairan tdk mutlak),
rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yg berdaulat.
-
Bersifat Deklaratif. Sifat ini ditunjukan oleh adanya tujuan Negara,
UUD, pengakuan dari Negara lain baik secara de jure maupun de facto dan
masuknya Negara dalam perhimpunan bangsa2 mis PBB
Bentuk Negara: Sebuah Negara dapat
berbentuk negara kesatuan dan negara serikat
Bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya Negara merupakan suatu
proses yang berkesinambungan. Secara ringkas, proses tersebut adalah sebagai
berikut :
a. Perjuangan
pergerakan kemerdekaan Indonesia
b. Proklamasi
atau pintu gerbang kemerdekaan
c. Keadaan
bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur
D. Bentuk Negara
Bentuk negara ada dua macam yaitu negara kesatuan dan negara
serikat. Bentuk negara kesatuan memiliki ciri - ciri sebagai berikut :
• Terdapat pemerintah pusat yang memiliki
kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.
• Terdapat satu UUD yang berlaku untuk
seluruh wilayah negara.
• Terdapat satu kepala negara atau
pemerintahan.
• Terdapat satu badan perwakilan rakyat.
Sedangkan bentuk negara serikat merupakan negara yang
terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki
kedaulatan. Namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur
wilayahnya masing-masing. Tiap negara bagian punya UUD sendiri, kepala negara,
dan badan perwakilan. Kekuasaan pemerintah pusat menyangkut urusan luar negeri,
pertahanan dan keamanan, keuangan, dan peradilan.
E. Pemahaman Tentang Demokrasi
E.1 Konsep Demokrasi
Demokrasi merupakan wujud kebersamaan dalam Negara juga merupakan hak
sekaligus kewajiban bagi warga Negara karena system kekuasaan yang berlaku
adalah : “Res publica” dari,oleh ,dan untuk rakyat .
Demokrasi berasal dari bahasa yunani. Yakni kata “Demos” berarti rakyat
atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “demos” yang berate kekuasaan
atau kedaulatan, dengan demikian maka demokrasi dapat diartikan kekuasaan atau
kedaulatan rakyat.
Walaupun
sebenarnya ditinjau dari pemahaman agama bahwa kekuasaan rakyat di bumi adalah
kekuasaan rakyat,karena memang pada saat umat manusia diturunkan kebumi
sekaligus diserahkan pengaturannya oleh tuhan kepada manusia atau rakyat yang
diciptakannya, sedangkan pengertian dalam bahasa yunani tidak hanya
mengadopsi dari agama disesuaikan dengan
kehidupan.
Pemahaman rakyat itu sendiri sebenarnya belum ada kesepakatan karena
pada kenyataan komunitas – komunitas tertentu tidak mau disamakan sebagai
rakyat.
E.2 Bentuk Demokrasi
Dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara
A. Demokrasi Langsung
Praktik demokrasi paling tua; praktik demokrasi pada asosiasi yang
berukuran kecil. Berdasarkan pada partisipasi langsung, tanpa perwakilan dan
terus menerus dari warga desa dalam membuat dan melaksankan keputusan bersama .
Tidak terdapat batas yang tegas antara pemerintah dan yang diperintah, semacam
system self-government, pemerintah dan yang diperintah adalah orang yang sama Sistem
kelembagaan: pertemuan warga (mass meeting, town meeting, pertemuan RT/RW, dll),
referendum.
B. DEMOKRASI PERWAKILAN
Praktik demokrasi yang paling lebih belakangan sebagai jawaban terhadap
beberapa kelemahan demokrasi langsung; parktik demokrasi pada asosiasi yang
berukuran besar seperti Negara. Berdasarkan pada partisipasi yang terbatas
(partisipasi warga hanya dalam waktu yang singkat) dan hanya dilakukan beberapa
kali dalam kurun waktu tertentu seperti dalam bentuk keikutsertaan dalam
pemilihan umum.
Berdasarkan pada partisipasi yang tidak langsung (masyarakat tidak
mengoperasikan kekuasaan sendiri), tapi memilih wakil yang akan membuat kebijakan
atas nama masyarakat . Pemerintah dan yang diperintah terpisah secara tegas,
demokratis tidaknya demokrasi bentuk ini tergantung pada kemampauan para wakil
yang dipilih membangun dan mempertahankan hubungan yang efektif antara
pemerintah dan yang diperintah .
C. Demokrasi Permusyawaratan
Bentuk demokrasi paling kontemporer; dipraktikan pada masyarakat yang
kompleks dan berukuran besar, bentuk demokrasi yang menggabungkan aspek
partisipasi langsung dan bentuk demokrasi perwakilan.
Memberikan tekanan yang berbeda dalam memahami makna kedaulatan rakyat: kedaulatan:
kedaulatan berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam membicarakan,
mendiskusikan dan mendebatkan isu-isu bersama atau dalam menentukan apa yang
pantas dianggap isu bersama, demokratis tidaknya sebuah kebijakan tergantung
pada apakah kebijakan tersebut sudah melalui proses pembicaraan, diskusi dan
perdebatan (baca: permusyawaratan) yang melibatkan masyarakat luas.
E.3 Klasifikasi Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan negara dibagi
menjadi dua klasifikasi besar, yaitu:
1. Sistem Pemerintahan
Presidensial
2. Sistem Pemerintahan Parlementer
Pada umumnya, negara-negara didunia menganut salah satu dari sistem
pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi
atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan diatas. Negara Inggris dianggap
sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlemen.
Bhakan, Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments (induk parlemen),
sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem
pemerintahan presidensial.
Kedua negara tersebut disebut sebagai tipe ideal karena menerapkan
ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan
model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat juga sebagai pelopor dalam
sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut sampai sekarang tetap
konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dari sistem pemerintahannya. Dari
dua negara tersebut, kemudian sistem pemerintahan diadopsi oleh negara-negara
lain dibelahan dunia.
Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan
pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan
disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan
eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem
pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar
pengawasan langsung badan legislatif.
Sumber
No comments:
Post a Comment